MK Akan Menghukum Perampok atau Korban Perampokan?

*Penulis: Asyari Usman (wartawan senior)

Ujian independensi Mahkamah Konstitusi (MK) akan terlihat besok. Mereka akan memutuskan siapa pemenang sengketa hasil pilpres 2019. Mari kita saksikan apakah MK akan menghukum perampok atau menghukum korban perampokan.

Tidak perlu dibawa berbelit-belit apalagi berkelit-kelit. Konstelasi pilpres ini sudah sangat terang-benderang. Yaitu, ada gerombolan pemilik berbagai macam kekuasaan yang merampok kemenangan rakyat; dan ada korban yang dirampok (Prabowo-Sandi). Semuanya hitam-putih. Tidak ada yang abu-abu.

Rekonstruksi kejahatan pilpres ini dapat dilakukan persis seperti konstruksinya. Situasi yang ada saat ini sama sekali tidak ruwet. Yang satu melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam proses panjang pilpres 2019, sedangkan yang satu lagi mengikuti kontestasi demokrasi dengan jujur dan terhormat.

MK tidak perlu menulis naskah putusan panjang-lebar. Tidak perlu berhalaman-halaman. Cukup satu halaman saja. Bahkan, mungkin cukup beberapa paragraf saja.

MK sudah mendengarkan dan menyaksikan bukti-bukti kecurangan pilpres itu. Bukti yang solid dan telak. Ada banyak bukti keras yang terungkap di persidangan, dan berjubel pula bukti di luar persidangan. Bukti-bukti itu tak terbantahkan oleh siapa pun juga. Kesaksian ilmiah dari Prof Jazwar Koto, PhD, tentang penggelembungan 22 juta suara pilpres, tidak bisa dipatahkan oleh KPU dan Termohon/Paslonpres 01. Prof Jazwar menguraikan temuannya berdasarkan metode ‘digital forensic’. Beliau dikenal di dunia karena dia adalah penemu dan pemberi sertifikat ‘finger print’ dan ‘eye-print’.

Seorang lagi saksi ahli yang memiliki reputasi adalah Idham Amiruddin. Dia adalah ahli IT. Idham ‘mengacak-acak’ DPT pilpres dengan bantuan piranti lunak (software) FoxPro. Sebagai contoh, dia bisa memergoki 1,354 orang yang memiliki KTP tetapi tidak punya KK. Terus, ada contoh 290 orang yang memiliki NIK (nomor induk kependdukan) yang sama. Kemudian, dengan mudah ditemukan pula conoth 137 orang dengan NIK yang lain lagi. Juga sama persis.

Padahal, NIK itu dibuat unik. Artinya, tidak ada satu orang pun yang ber-NIK sama dengan orang lain. Inilah antara lain contoh-contoh temuan Idham di DPT pemilu 2019. Idham menyebutnya NIK siluman atau NIK rekayasa.

Beranjak ke kesaksian lain. Fakta yang sangat menyeramkan. Desain pencurangan yang sangat kotor. TKN Jokowi-Ma’ruf membuat pelatihan yang salah satu materinya bertajuk “Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi”. Apa pun dalih yang dikatakan oleh saksi dari pihak Terkait (01), Anas Nashikin, tentang judul yang berbau premanisme itu, kita pantas menilai bahwa thema ini secara psikologis adalah inti dari pemikiran kubu 01. Inti dari keinginan mereka tentang pilpres 2019. Itulah target mereka. Itulah mentalitas mereka. Yaitu, mencurangi demokrasi. Mencurangi pilpres.

Tanpa mereka sadari, atau dalam bahasan lain “begitulah cara Yang Kuasa menunjukkan kejorokan akal kubu 01, tajuk materi ‘training for trainers’ TKN itu adalah ‘headline’ pikiran mereka tentang pilpres. Muslihat-muslihat kecuranganlah yang menjadi fokus pikiran mereka.

Inilah kecurangan kualitatif yang dibeberkan oleh caleg PBB, Hairul Anas, sebagai saksi dari tim Prabowo.

Tidak salah untuk disimpulkan bahwa bagi TKN, kecurangan wajar saja dilakukan dalam proses demokrasi. Tak heran kalau kecuranganlah yang mereka jabarkan di pilpres 2019 ini, yakni kecurangan yang rapi dan meluas. Mereka berhasil melakukan itu.

Tetapi, sebaliknya, pihak yang dicurangi, yang dirampok kemenangannya, juga sukses membongkar perbuatan bejat KPU dan Termohon. Anas Nashikin adalah saksi yang ‘jujur’ di depan MK.

Berbagai bukti yang dihadirkan di sidang-sidang MK hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak bukti kecurangan itu. Yang lebih banyak lagi adalah bukti-bukti yang tak terekam tapi semua orang tahu. Bukti yang tak memiliki saksi, tapi disaksikan oleh banyak orang

Para hakim MK, para Termohon, pihak-pihak terkait serta khalayak umum dapat disebut tahu persis tentang kecurangan yang TSM itu. Semua kita menyaksikan ‘abuse of power’ oleh petahana. Inilah salah satu bentuk kecurangan masif pilpres.

Siapa yang tidak melihat keberpihakan institusi Kepolisian RI (Polri) kepada petahana? Siapa yang tidak tahu aparat kepolisian ikut menggalang dukungan untuk petahana? Siapa yang tidak tahu macam-macam ‘pendektan’ kepolisian ke masyarakat untuk memenangkan petahana?

Tanpa rekaman audi atau video pun, Anda semua bisa lihat betapa transparannya aparat kepolisian melakukan keberpihakan itu.

Itu baru kepolisian. Banyak lagi institusi negara yang disalahgunakan oleh petahana. Termasuklah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian BUMN, dll. Dan BUMN-BUMN itu sendiri pun juga disalahgunakan. Mana bukti tertulisnya? Memang tidak ada kalau itu yang Anda minta. Tapi, kalau Anda menggunakan mata-kepala dan mata-hati, tak perlulah Anda menanyakan buktinya.

Saya sudahi saja tuisan ini dengan menyebutkan kewajaran bagi MK untuk menghukum kecurangan cawapres 01, Ma’ruf Amin. Dia terbukti melanggar aturan pemilu yang mengharuskan Pak Kiyai melepaskan semua jabatannya di berbagai lembaga milik negara, dalam hal ini BUMN. Ma’ruf menduduki posisi komisaris di sejumlah anak perubahaan MUMN yang berkedudukan sama dengan BUMN itu sendiri.

Jadi, dalam sidang putusan MK besok, kita wajar menantikan keputusan MK yang mendiskualifikasikan Ma’ruf Amin dari posisi cawapres. MK punya bukti dan alasan yang sangat kuat untuk itu.

Diskualifikasi juga seharusnya mengancam Jokowi. MK telah mendengarkan pembeberan bukti-bukti keras tentang pelanggaran yang diyakini telah dilakukan oleh petahana. Tidak hanya itu, MK juga wajar membatalkan pilpres sesuai permintaan tim hukum 02. (*)

Wasekjen PAN: Masyarakat Tak Ingin Prabowo Bergabung dengan Jokowi

GELORA.CO - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Calon Presiden Prabowo Subianto tetap berada bersama umat dan masyarakat yang mendukungnya hingga saat ini.

Menurut hasil perhitungan berjenjang versi KPU, ada 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional yang mendukung Prabowo-Sandi. Walau tidak bisa membawa kemenangan, kata Saleh, kepercayaan mereka harus dijaga.

"Saya yakini bahwa mereka tidak hanya sekadar memilih Prabowo - Sandi, tetapi mereka juga menggantungkan harapan yang cukup besar. Harapan itu tentu haruslah dijaga," ucap Saleh, Rabu (26/6).

Wakil ketua Komisi IX DPR itu menyebutkan, menjaga harapan rakyat yang telah memilih tidak mesti harus jadi presiden. Bisa juga dengan mengadvokasi kepentingan masyarakat lewat jalur politik dan kekuatan civil society yang ada.

"Dan itu tentu sangat pas jika dipimpin oleh Prabowo," tukas legislator asal Sumatera Utara ini.

Dalam konteks itu, Saleh berpandangan sangat tidak tepat jika rekonsialiasi yang mungkin akan segera dilakukan Prabowo dengan rivalnya Joko Widodo alias Jokowi, diarahkan pada upaya bagi-bagi kursi.

Masyarakat, menurut Saleh, tidak akan menginginkan Prabowo - Sandi memutar haluan bergabung ke 01 seperti yang belakangan santer diperbincangkan. Mereka tetap menginginkan ada pemimpin informal yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah yang akan berkuasa nanti.

“Walaupun ada tawaran, Prabowo - Sandi sebaiknya menjaga komitmen bersama masyarakat pendukungnya. Ini bukan persoalan politik kekuasaan semata, tetapi lebih luas dari itu politik kebangsaan. Saya yakin, Prabowo tidak akan tergiur,"

Namun, lanjutnya, karena rekonsilisasi Prabowo dengan Jokowi telah diwacanakan, tentu layak untuk ditanggapi. Saleh hanya mengingatkan bahwa kesetiaan dan harapan masyarakat itu harganya mahal. Karena itu, sangat tidak seimbang jika dibarter dengan tawaran politik apa pun. [jn]

Kisah Kekecewaan Soeharto pada Habibie

GELORA.CO - 21 MEI 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka.

Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada 9 Juni 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77.

Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya.

“Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” kata Soeharto.

Sejak itu, Soeharto tak pernah mau bertemu dengan Habibie.

“Sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai jalur, saya tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung,” kata Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan.

Habibie menilai sikap Soeharto itu misterius.

“Saya yakin Pak Harto mempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapan sebaiknya saya tidak mengetahuinya. Saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto…Dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap teka-teki kemisteriusan ini,” kata Habibie.

Pada 2010, Probosutedjo, adik Soeharto, menerbitkan memoarnya, Saya dan Mas Harto, karya Alberthiene Endah.

Di dalamnya, dia mengungkap alasan mengapa Soeharto tidak mau bertemu dengan Habibie.

Menurut Probosutedjo, pada malam 19 Mei, Habibie bertemu Soeharto membicarakan perkembangan situasi yang sedang terjadi. Dia menyatakan tidak sanggup menjadi presiden jika Soeharto mundur.

Namun, setelah 14 menteri mengundurkan diri pada malam 20 Mei, Habibie menyatakan sanggup menjadi pengganti Soeharto.

“Mas Harto sangat terkejut…Ini membuat kakak saya menjadi sangat kecewa. Hari itu juga dia memutuskan untuk tidak menegur atau berbicara dengan Habibie. Kabarnya, malam itu Habibie menghubungi Mas Harto lewat telepon, tapi Mas Harto enggan bicara,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan kedua Soeharto kepada Habibie adalah menyangkut keputusan Habibie memberikan referendum kepada Timor Timur yang akhirnya lepas dari Indonesia.

“Mas Harto benar-benar terkejut. Dia duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat,” kata Probosutedjo.

Probosutedjo ingat perkataan Soeharto: “Bagaimana dia bisa memutuskan ini! Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur!”

“Keputusan Habibie pada Timor Timur semakin memperlebar jarak antara Mas Harto dan Habibie,” kata Probosutedjo.

Kekecewaan ketiga adalah Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama berkuasa.

Setelah berkonsultasi dengan para pakar hukum, Habibie memutuskan, “demi tegaknya hukum dan keadilan, siapa pun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapa pun yang benar harus dikatakan benar.”

Perintah mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Baginya itu adalah sebuah penghinaan besar," kata Probosutedjo. "Pengadilan terhadap Mas Harto terus dilakukan, dan Habibie membiarkan itu terjadi."

Soeharto satu kali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun, Soeharto terkena stroke dan dirawat di RS Pertamina.

Ketika Habibie akan menjenguk Soeharto, Tim Dokter Kepresidenan melarangnya.

“Menurut mereka ada dua kemungkinan jika saya menjenguknya, yaitu Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal,” kata Habibie.

Setelah menerima laporan dari Kejaksaan Agung dan Tim Dokter Kepresidenan, Habibie mengajukan agar kasus Soeharto dideponir (ditutup dan tidak dapat dibuka lagi).

“Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional, dan mendalam,” kata Habibie. “Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung.” [mc]

Sembilan Pekerja China Lari Saat Razia Imigrasi di Bengkulu

GELORA.CO - Sembilan orang tenaga kerja asing asal China yang bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Teluk Sepang melarikan diri saat berlangsung razia. Petugas Kantor Imigrasi Bengkulu melakukan razia tenaga kerja asing pada Rabu (26/6).

"Ada sembilan orang yang melarikan diri saat kami razia, tapi setelah dicek izinnya mereka memiliki dokumen yang lengkap," kata Kepala Kantor Imigrasi Bengkulu Samsu Rizal, di area proyek PLTU batu bara Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

Ia mengatakan pekerja yang melarikan diri dan sembunyi ke arah Pantai Lentera Hijau diketahui bekerja di perusahaan PT Indo Fudong Konstruksi dan PT Multiara Indah Construction yang merupakan sub-kontrak proyek PLTU batu bara Teluk Sepang.

Samsu mengatakan tindakan pekerja asing yang menghindari petugas itu menjadi pertanyaan besar, sebab setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin tinggal ternyata mereka mengantongi izin tinggal sementara (ITAS) yang diterbitkan Imigrasi.

Menurut Samsu, para pekerja yang lari dan sembunyi dari petugas tersebut perlu diberikan pemahaman tentang aturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. "Kalau memang mereka punya izin tinggal jangan lari, karena ini bisa memunculkan kecurigaan dari masyarakat," ujarnya pula.

Samsu mencontohkan razia sepekan sebelumnya, saat warga merekam dalam video beberapa tenaga kerja asing asal China yang diduga melarikan diri dan sembunyi saat razia petugas Imigrasi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk memberikan bimbingan kepada TKA, sehingga tidak melakukan tindakan tidak terpuji.

Ia juga memperingatkan warga negara asing asal China yang bekerja di wilayah ini, agar tidak menggunakan Visa on Arrival untuk tujuan bekerja. Hasil pemeriksaan petugas, diketahui sebanyak 402 orang TKA China bekerja pada proyek PLTU batu bara 2x100 megawatt di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. [rol]

Anies Tanya Ahok Soal Kontribusi Reklamasi: Kok Nggak 17%? Kok Dulu Gagal?

GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menanggapi terlalu jauh soal kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang pulau reklamasi. Dia melempar pertanyaan itu kepada mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan nilai kontribusi tambahan tersebut.

"Coba ditanyai, kenapa kok 15 (persen)? Kenapa kok nggak 17 persen? Kenapa nggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2019).

"Anda tanya 15 persen kenapa? Karena dikatakan 15 persen. Pertanyaan saya, kenapa 15? Kita ini pemerintah. Kalau pemerintah itu bekerja dengan menggunakan rujukan. Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Anda ngangkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15? Kok tidak 17? Kok tidak 22 (persen)?" sebut Anies.

Saat ditanya wartawan apakah akan kembali memasukkan kontribusi tambahan, Anies malah kembali bertanya soal alasan penetapan 15 persen. Dia menyebut sangat ingin tahu soal penetapan angka tersebut.

"Tidak tahu (akan memasukkan atau tidak). Justru saya malah ingin tahu sekarang, itu kenapa 15? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 22? Kenapa tidak 12? Itu jadi pertanyaan saya sekarang. Bantu menjelaskan," ujar Anies.

Anies pun menyebut kontribusi tambahan tidak ada dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah dan pengembang. PKS tersebut dikeluarkan saat Ahok menjabat.

"Kan ada PKS, perjanjian kerja sama. Kenapa nggak dibereskan dalam PKS? Pertanyaan saya pada yang kemarin (Ahok), menurut saya harus dijelaskan, kenapa 15%, kenapa itu tidak 17? Kenapa tidak 22? Kan itu harus jelas, bukan?" kata Anies.

Baca juga: Gerindra-PDIP Sepakat Tolak 'Anies = Ahok'

Anies menjelaskan saat ini belum ada pembahasan kontribusi tambahan, termasuk pembahasan Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pantai-pantai Kecil (RZWP3K)

"Nggak, sekarang belum ada pembahasan ke sana, belum ada pembahasan soal revisi atas raperda itu, belum ada. Jadi memang belum dibahas. Belum ada pembahasan soal itu," ujar Anies.

Sebelumnya, Ahok mengungkit soal usulan kontribusi 15 persen dari NJOP kepada pengembang reklamasi. Ahok mengungkit hal tersebut lantaran pergub yang diterbitkan di eranya dijadikan Anies dasar menerbitkan IMB. 

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku udah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketuk palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" ujar Ahok, Rabu (19/6). [dtk]

Neno Warisman: Kita Akan Berjuang hingga Titik Penghabisan

GELORA.CO - Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Neno Warisman mengatakan perjuangan melawan ketidakadilan perlu dilakukan terus menerus apabila Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. 

Bahkan, perjuangan dinilai harus terus dilakukan hingga pelantikan presiden-wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. 

"Kita akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan," kata Neno saat berorasi di aksi Tahlil Akbar 266 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (26/6). 

Neno menegaskan bahwa mengutarakan pendapat dan aspirasi adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, katanya tidak ada alasan bagi aparat untuk menolak masyarakat yang ingin berunjuk rasa menuntut keadilan. 

"Perjuangan harus terus kita lakukan. Bahkan sampai 20 Oktober dan seterusnya," kata Neno.

Neno kemudian meminta aparat agar tidak bertindak represif kepada rakyat. Neno mengatakan bahwa sanak keluarga aparat pun termasuk rakyat. Aparat, kata dia, harus bisa merasakan jika perlakuan represif ditujukan kepada sanak keluarga masing-masing. 

"Bayangkan jika sanak keluargamu dihadapkan moncong senjata. Jangan kau Sudutkan langkahku," ujar Neno. 

Selain itu, Neno juga mengucapkan terima kasih kepada Bambang Widjojanto, Ketua Tim hukum kubu Prabowo-Sandi di MK.

Dia mengatakan tidak ada perjuangan yang sia-sia jika MK menolak permohonan Prabowo-Sandi. Neno meminta seluruh massa yang hadir untuk berdoa kepada Tuhan agar memutuskan seadil-adilnya. 

"Agama membantu kita untuk mencapai tujuan yaitu dengan keridhaan Allah," kata Neno. [cnn]

Belum Genap 24 Jam, Akun IG Baru Ustadz Abdul Somad Kembali Tumbang

GELORA.CO - Baru saja dibuat setelah diganggu oleh pihak tak bertanggungjawab, akun pendakwah Ustaz Abdul Somad kembali tumbang. Hal tersebut ditegaskan oleh Ustaz Hilmi Firdausi.

"Akun IG UAS yg baru dibuatpun kembali ditumbangkan...Astaghfirullah, bingung mau komen apa lagi," kata dia pada Rabu (26/6/2019).

Akun IG UAS yg baru dibuatpun kembali ditumbangkan...Astaghfirullah, bingung mau komen apa lagi. 😭😭😭

— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) June 26, 2019

Sebelumnya UAS membuat akun instagram baru setelah sebelumnya disalahgunakan orang tak bertanggung jawab. Hal tersebut diumumkan melalui video yang tersebar di media sosial.

"Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti diantara manusia, untuk apa? Tujuan Allah tak lain tak bukan untuk menguji keimanan, untuk menguji manusia menjadi syahid," kata Ustaz pada Rabu (26/6/2019).

"Hari berganti, musim berubah, di antara pergantian hari itu adalah pergantian (akun instagram) @ustadzabdulsomad_official instagram yang baru," ungkapnya menambahkan.

Ia berharap semoga akun instagram tersebur menjadi wasilah ladang amal.

Pada unggahan perdana, ia menuliskan keterangan, "Jika tidak berubah. Mungkin Anda akan musnah," ungkapnya. []