Terkait Reklamasi, Anies Tegaskan Tak Ada Nama Pulau Baru

GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak ada yang namanya pulau baru terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

"Nggak ada nama pulau baru, karena semua pulaunya pulau Jawa. Nggak ada nama pulau baru," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/6).

Sebelumnya, diberitakan sejumlah media bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengklarifikasi Anies terkait dasar hukum penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Anies menegaskan tak ada komunikasi sebelumnya dengan KKP terkait di lokasi reklamasi, karena itu wewenang Pemprov DKI yang telah diatur lewat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Anies pun menegaskan itu akan diatur juga dalam perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan diajukan ke DPRD DKI.

Anies menyatakan, Pemprov DKI tak menyebut lahan hasil reklamasi itu sebagai pantai, bukan pulau karena merujuk pula pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS).

"Sekali lagi ini bukan pulau ya, kalau bisa dilihat di UNCLOS, jadi daratan inilah yang diberi nama pantai," ujar Anies.

Anies juga menyampaikan bahwa itu merupakan bentuk konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam memberi nama semua daratan yang ada di bagian Pulau Jawa sebagai pantai.

"Coba lihat wilayah lain di Jakarta, Ancol, itu reklamasi bukan? Reklamasi. Mutiara, reklamasi bukan? reklamasi. Indak Kapuk, reklamasi bukan? Reklamasi. Namanya apa semuanya? Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Ancol, sama semua. Apa bedanya dengan yang ini? Sama kan," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.[tsc]

Anies Tanya Ahok Soal Kontribusi Reklamasi: Kok Nggak 17%? Kok Dulu Gagal?

GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau menanggapi terlalu jauh soal kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang pulau reklamasi. Dia melempar pertanyaan itu kepada mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan nilai kontribusi tambahan tersebut.

"Coba ditanyai, kenapa kok 15 (persen)? Kenapa kok nggak 17 persen? Kenapa nggak 22 persen? Apa dasarnya? Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang," ujar Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/6/2019).

"Anda tanya 15 persen kenapa? Karena dikatakan 15 persen. Pertanyaan saya, kenapa 15? Kita ini pemerintah. Kalau pemerintah itu bekerja dengan menggunakan rujukan. Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Anda ngangkat soal 15 persen, justru tanyakan kepada yang menginisiasi dulu, mengapa 15? Kok tidak 17? Kok tidak 22 (persen)?" sebut Anies.

Saat ditanya wartawan apakah akan kembali memasukkan kontribusi tambahan, Anies malah kembali bertanya soal alasan penetapan 15 persen. Dia menyebut sangat ingin tahu soal penetapan angka tersebut.

"Tidak tahu (akan memasukkan atau tidak). Justru saya malah ingin tahu sekarang, itu kenapa 15? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 22? Kenapa tidak 12? Itu jadi pertanyaan saya sekarang. Bantu menjelaskan," ujar Anies.

Anies pun menyebut kontribusi tambahan tidak ada dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah dan pengembang. PKS tersebut dikeluarkan saat Ahok menjabat.

"Kan ada PKS, perjanjian kerja sama. Kenapa nggak dibereskan dalam PKS? Pertanyaan saya pada yang kemarin (Ahok), menurut saya harus dijelaskan, kenapa 15%, kenapa itu tidak 17? Kenapa tidak 22? Kan itu harus jelas, bukan?" kata Anies.

Baca juga: Gerindra-PDIP Sepakat Tolak 'Anies = Ahok'

Anies menjelaskan saat ini belum ada pembahasan kontribusi tambahan, termasuk pembahasan Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pantai-pantai Kecil (RZWP3K)

"Nggak, sekarang belum ada pembahasan ke sana, belum ada pembahasan soal revisi atas raperda itu, belum ada. Jadi memang belum dibahas. Belum ada pembahasan soal itu," ujar Anies.

Sebelumnya, Ahok mengungkit soal usulan kontribusi 15 persen dari NJOP kepada pengembang reklamasi. Ahok mengungkit hal tersebut lantaran pergub yang diterbitkan di eranya dijadikan Anies dasar menerbitkan IMB. 

"Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku udah bisa untuk IMB reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari nilai NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketuk palu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan?" ujar Ahok, Rabu (19/6). [dtk]

Makin Sore, Massa Aksi Kawal MK Meluber hingga Kemenko Polhukam

GELORA.CO - Massa aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya Monas masih berlangsung. Massa pun makin memadati kawasan Patung Kuda Monas hingga kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjelang sore hari.

Pantauan di lokasi, massa aksi kawal masih bertahan di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Monas, pada pukul 14.50 WIB, Rabu (26/6/2019). Massa, yang mayoritas memakai pakaian putih, terlihat berkumpul di sekitar Patung Kuda, Monas.

Mereka pun terlihat membawa sejumlah atribut, mulai spanduk hingga bendera. Massa ada yang duduk dengan mengelar tikar dan berdiri di sekitar mobil komando. 

Tak lama kemudian, mobil komando pun bergerak ke depan kantor Kemenko Polhukam. Massa pun mengikuti mobil komando. Kini aksi tak hanya di sekitar Patung Kuda Monas, tapi massa ada juga yang di depan Kemenko Polhukam.

Sementara itu, di atas mobil komando, para tokoh silih berganti berorasi. Arus lalu lintas di Jl Medan Merdeka Barat dari arah Jl MH Thamrin ke Harmoni pun masih ditutup hingga kini. [dtk]

Felix Siauw Tanggapi Protes GP Ansor soal Ceramah di Balai Kota DKI

GELORA.CO - Ceramah Ustaz Felix Siauw di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI diprotes oleh GP Ansor. Felix mengaku siap untuk berdiskusi. 

"Alhamdulillah. Kita sudah bilang bahwa teman-teman Ansor kita terbuka diajak diskusi, tergantung kalau mereka mau diskusi," kata Felix seusai berceramah di Balai Kota DKI, Rabu (26/6/2019). 

"Tapi kalau misalnya mereka nggak mau diskusi itu bisa ditanyakan kepada mereka kenapa mereka nggak mau diskusi. Kita terbuka setiap saat dan kita menghargai sekali," sambungnya. 

BKD DKI sebelumnya sempat menyatakan kajian Ustaz Felix Siauw hari ini dibatalkan. Tapi nyatanya, Felix tetap berceramah siang ini. Terkait hal itu, Felix mengatakan selama ini ada tuduhan-tuduhan yang tidak dikomunikasikan, di antaranya terkait khilafah dan HTI. 

Ceramah Felix Siauw ini diprotes oleh GP Ansor. GP Ansor-Banser lalu bergerak ke Balai Kota. 

"Kita menolak kehadiran Ustaz Felix Siauw untuk mengisi kajian. Kenapa, karena kita tahu beliau adakah tokoh HTI dan tidak terbantahkan. Tulisan-tulisannya, videonya, dan sebagainya memang mengajak atau mengampanyekan pro-khilafah," kata Ketua PC GP Ansor Jaksel Sulton Mu'minah di gedung GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

"Kami menganggap beliau masih berafiliasi dengan Hizbut Tahrir," lanjutnya. [dt]

Anies soal Felix Siauw Tetap Ceramah di Balai Kota: Kalau Undang, Tuntaskan

GELORA.CO - Sempat dibilang batal, ceramah Ustaz Felix Siauw di Masjid Fatahillah di Balai Kota DKI tetap terlaksana. Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan setiap undangan yang sudah dikeluarkan harus dituntaskan.

"Oh... cek sama panitia. Tapi intinya begini, kalau Pemprov undang, hargai undangan itu. Hargai saja kemudian, toh forum terbuka. Semua bisa dengarkan, menyaksikan," kata Anies.

Anies menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan mengenai ceramah Felix Siauw yang sebelumnya sempat dinyatakan batal oleh Pemprov DKI tapi akhirnya tetap terlaksana hari ini, Rabu (26/6/2019).

"Dan hari ini orang bisa bicara di mana saja, masuk YouTube, bisa didengar. Ini bagian dari sesuatu yang normal. Kalau undang tuntaskan," kata Anies.

Ceramah Felix ini memicu protes dan kedatangan Banser. Banser datang ke Balai Kota untuk memprotes ceramah Felix. [dt]

Ada Spanduk Diskualifikasi Jokowi-Maruf di Aksi Kawal MK

GELORA.CO - Sebuah spanduk bertuliskan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin terlihat saat aksi damai Kawal MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Spanduk berwarna merah dengan latar belakang gambar gedung MK terlihat menggantung di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan gedung Kementerian Pariwisata.

Tulisan berwarna kuning tersebut tertulis 'Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan Diskualifikasi Capres No 1..!!'. Tak hanya itu, terlihat pula spanduk tersebut mengatasnamakan dari Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR).

Hingga pukul 15.00 WIB, aksi damai kawal MK masih berlangsung di kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Para orator masih terus berorasi di atas mobil komando yang telah disiapkan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Siang hari tadi, massa juga sempat menggelar Shalat Zuhur berjamaah di depan Kementerian Pariwisata. [md]

Felix Siauw Tetap Ceramah, GP Ansor Bergerak ke Balai Kota DKI

GELORA.CO - Sempat disebut dibatalkan, kajian Ustaz Felix Siauw ternyata tetap berlangsung di Masjid Balai Kota DKI. GP Ansor Jaksel saat ini menuju lokasi.

"Saya tidak tahu itu dibatalkan apa karena statement kami, ada gerakan, ada sikap dari Gerakan Pemuda Ansor makanya itu dibatalkan, saya tidak tahu. Itu kan baru di media. Sedangkan informasi yang saya dapat dari orang Balai Kota gitu ya, kajian tetap berjalan tanpa publikasi," kata Ketua PC GP Ansor Jaksel Sulton Mu'minah di gedung GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

"Makanya kita lihat nanti bakda Zuhur, agendanya kan bakda Zuhur. Kita akan tetap datangi ke sana memastikan bahwa kegiatan itu dibatalkan," sambungnya.

Ada sekitar 50 anggota GP Ansor Jaksel yang bergerak ke Balai Kota DKI. Mereka berencana melaksanakan salat Zuhur di sana. 

Sulton menegaskan GP Ansor menolak kehadiran Felix Siauw di sana. Alasannya, Felix Siauw dikaitkan dengan HTI. 

"Kita menolak kehadiran Ustaz Felix Siauw untuk mengisi kajian. Kenapa, karena kita tahu beliau adakah tokoh HTI dan tidak terbantahkan. Tulisan-tulisannya, videonya, dan sebagainya memang mengajak atau mengkampanyekan pro-khilafah," ujar Sulton. 

"Kami menganggap beliau masih berafiliasi dengan Hizbut Tahrir," lanjutnya. 

Pantauan di Masjid Balai Kota DKI pada pukul 12.35 WIB, Felix Siauw sedang memberikan kajian. 

Sebelumnya, poster kajian Felix Siauw ini diunggah di akun resmi Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Selasa (25/6). Kajian itu rencananya diadakan besok, Rabu (26/6), pukul 11.45 WIB. Kabar soal agenda kajian Felix Siauw di Masjid Balai Kota DKI ini lalu ramai dibahas di media sosial. 

Poster kajian Felix Siauw ini juga dipasang di papan informasi Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tapi saat dicek pada pukul 15.55 WIB, poster di papan informasi itu sudah dicopot. Poster yang sama sudah dihapus dari Instagram Masjid Balai Kota. [dtk]

Moeldoko Tuding Ada Sponsor untuk Aksi di Sekitar Gedung MK

GELORA.CO - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melihat ada yang memberi bantuan logistik untuk massa yang melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Mereka sengaja berkumpul dengan klaim mengawal pembacaan putusan Majelis Hakim sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan berlangsung Kamis esok.

"Ya, memang dari sisi logistik kita juga melihat ada partisipasi. Namun, ada kelompok-kelompok yang ingin suasana ini berjalan terus. Tanpa logistik kan nggak bisa," kata Moeldoko di kantornya, Rabu 26 Juni 2019.

Mantan Panglima TNI ini sudah mengetahui kelompok mana yang ikut mendanai aksi massa hari ini, namun ia tidak bersedia menyebutkan siapa mereka secara pasti.

"Ya sudah bisa dikenali itu. Sudah bisa dikenali," katanya.

Moeldoko pun mengingatkan kelompok mana saja yang akan mengganggu stabilitas negara pasti akan berhadapan dengan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum.

"Ya saya pikir semuanya akan berhadapan dengan hukum ya. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," katanya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menjelaskan bila terjadi kondisi yang tidak stabil karena adanya keributan antara massa dengan aparat, yang dirugikan bukan pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, pemerintah selalu mengupayakan agar kondisi tetap kondusif dan damai.

"Untuk itu sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana ini berjalan damai. Masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu ini bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik.

Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya. [vv]

Massa Berselawat Memohon Habib Rizieq Pulang

GELORA.CO - Massa pengunjuk rasa yang menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, tak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi, melantunkan selawat untuk memohon agar Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

Selawat oleh peserta aksi selepas salat Zuhur ini dipimpin Fikri Bareno, ulama yang kerap menjadi korlap dalam aksi-aksi Bela Islam.

"Kita ingin Habib Rizieq kembali memimpin perjuangan kita. Kangen tidak sama beliau? Kita siap putihkan Jakarta saat beliau pulang. Insya Allah beliau akan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan menang. Aamiin ya rabbal alamiin," ujar Fikri dari atas mobil komando di depan Gedung Sapta Pesona, Rabu 26 Juni 2019.

Fikri menyampaikan, selawat merupakan upaya mengetuk pintu pertolongan Allah SWT. Tidak akan ada yang bisa menghalangi, jika Allah SWT berkehendak Habib Rizieq kembali.

Massa lantas kompak menyenandungkan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Setelahnya, mereka juga menyanyikan lagu 'Bela Islam'. Aksi telah berlangsung sejak 11.00 WIB, dan direncanakan berakhir maksimal 17.00 WIB.

Tujuan aksi adalah mengawal MK yang akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis esok, 27 Juni 2019. Massa juga menuntut keadilan ditegakkan. [vv]

Mobil Komando FPI Dilarang Mengarah ke MK, Massa Dorong-dorongan

GELORA.CO - Massa mulai berkumpul di kawasan patung kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019. Sempat terjadi gesekan saat mobil komando akan masuk ke jalan arah menuju Mahkamah Konstitusi (MK). 

Gesekan terjadi saat mobil komando milik FPI tak boleh masuk ke arah MK. Mobil berwarna putih kemudian diarahkan oleh polisi ke arah Monas. namun emak-emak dan puluhan orang mengadang mobil tersebut.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan dan adu mulut, yang mengakibatkan kaca mobil komando pecah.  Emak-emak dan massa mendorong mobil untuk mundur dan masuk ke jalan menuju gedung MK.

"Kita datang cinta damai. Agar MK memutuskan seadil-adilnya," kata koordinator aksi di atas mobil komando.

Ia mengatakan, aksi dipimpin oleh Koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR), Abdullah Hehamahua, dan sudah memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. 

Menurut dia, sudah ada kesepakatan antara polisi dan GKR pada Selasa lalu. Di mana mobil komando tak boleh masuk ke jalan menuju MK karena jumlah massa yang sedikit. Namun kali ini jumlah massa, menurut dia, lebih banyak dan seharusnya mobil boleh masuk.

Setelah mediasi dengan polisi akhirnya mobil komando boleh masuk. Mobil diposisikan di bawah jembatan penyeberangan depan kementerian pariwisata. "Kita sekarang boleh masuk, tapi enggak boleh ganggu lalu lintas. Ayo semua masuk," katanya. [vv]

Pergub Buatan Ahok Bikin Anies Sebel

GELORA.CO - Peraturan gubernur (Pergub) DKI yang dibuat semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal. 

Anies menyebut bahwa Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D dan E telah membuatnya tidak leluasa bergerak. Sehingga, mau tidak mau, dia harus menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta. 

"Menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik, serius. Dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/6). 

Anies menyebutkan, dalam Pergub 206 tersebut, Ahok melakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan pengembang pulau reklamasi. 

"Dan kemudian khusus untuk kasus reklamasi, Pemda DKI itu punya posisi yang berbeda sekali. Dalam semua urusan di Jakarta Pemprov itu sebagai regulator ya, dalam urusan reklamasi Pemprov itu jadi apa?" ujar Anies seperti dikutip RMOLJakarta. 

Anies mengungkapkan, 932 bangunan yang telah berdiri di lahan reklamasi, tidak bisa begitu saja dibongkar. Sebab pembangunan itu telah sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) yang terdapat dalam Pergub 206. 

"Ada satu prinsip hukum tata ruang, bahkan ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan berlaku surut. Kan ada PRK Pergub 206, mereka membangun mengikuti PRK. Kalau mengikuti PRK, dia mengikuti ketentuan. Yang bisa dibongkar bila tidak mengikuti ketentuan tata kota," tutup Anies. [rmol]

Wajar Anies Dapat Sorotan Publik

GELORA.CO - Sorotan publik terhadap tingkah dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Termasuk saat publik ramai memperbincangkan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi 

Pengamat poltik yang juga peneliti, Rully Akbar menjelaskan bahwa DKI merupakan ibukota negara, sehingga apapun yang terjadi akan tersiar hingga ke pelosok negeri.

Selain itu, Anies juga merupakan salah satu tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon pemimpin Indonesia di tahun 2024. Atas alasan itu, dia menilai serangan-serangan komentar yang dialamatkan kepada Anies sebagai hal yang lumrah.

“Anies digadang-gadang sebagai the next calon presiden di Pemilu 2024. Sebagai politisi, wajar Anies mendapatkan serangan dari berbagai pihak,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/6).

Menurutnya, Anies harus bisa memanfaatkan sorotan publik dan media tersebut dengan terus bekerja baik dalam membangun Ibukota Jakarta hingga 2022.

Namun demikian, dia juga mewanti-wanti agar Anies berhati-hati dalam membuat kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan bagi popularitasnya.

“Jadi akan ber-impact (dampak) terhadap keterpilihan dia atau popularitas. Kalau dampaknya baik, berarti Anies akan mendulangi pada 2024 nanti,” tutupnya. [rmol]