PKS: Sangat Berbahaya Jika Gerindra Gabung Jokowi

GELORA.CO - Politikus PKS Aboe Bakar Al Habsy tidak yakin Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin. Bergabungnya Gerindra akan mengurangi kekuatan oposisi, dan itu membahayakan demokrasi.

Meski demikian, PKS tidak akan mencampuri keputusan partai besutan Prabowo Subiabnto tersebut.

"Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian. Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing masing menentukan dapurnya," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Memang, kata dia, menjadi oposiai itu tidak mudah, bahkan bisa dikatakan sangat susah. Buat PKS posisi dimanapun tidak masalah, asal semua untuk kebaikan bangsa.

"PKS sudah membuktikan bisa dalam koalisi pemerintahaan seperti saat dengan SBY, bisa juga kita di luar seperti sekarang," kata ia.

Tapi, kata dia, sangat berbahanya jika dalam negara demokrasi tak ada partai di luar pemerintahan. Nantinya, tambah dia, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR.

"Yang celaka, jika tidak ada oposisi, mau jadi apa negara ini. Karena tidak ada penyeimbangnya. Jadi fungsi oposisi itu penting. Posisi ini sangat mulia, karena berfungsi menjaga keseimbangan," kata dia.

"Lebih sederhananya kita lihat orang naik sepeda. Pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian, jika tidak nanti sepeda gak jalan. Lebih parahnya lagi jika sepeda gak jalan, pasti akan rubuh. Kenapa? karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Demikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kemungkinan oposisi termasuk Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan sangat bergantung pada Joko Widodo. Semua keputusan ada di tangan mantan Wali Kota Solo tersebut.

JK menyebut kewenangan untuk mengambil keputusan sepenuhnya ada di tangan Jokowi karena dirinya sudah tidak di pemerintahan lagi untuk lima tahun mendatang.

"Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (25/6). [ts]

Moeldoko Tuding Ada Sponsor untuk Aksi di Sekitar Gedung MK

GELORA.CO - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melihat ada yang memberi bantuan logistik untuk massa yang melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Mereka sengaja berkumpul dengan klaim mengawal pembacaan putusan Majelis Hakim sidang sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan berlangsung Kamis esok.

"Ya, memang dari sisi logistik kita juga melihat ada partisipasi. Namun, ada kelompok-kelompok yang ingin suasana ini berjalan terus. Tanpa logistik kan nggak bisa," kata Moeldoko di kantornya, Rabu 26 Juni 2019.

Mantan Panglima TNI ini sudah mengetahui kelompok mana yang ikut mendanai aksi massa hari ini, namun ia tidak bersedia menyebutkan siapa mereka secara pasti.

"Ya sudah bisa dikenali itu. Sudah bisa dikenali," katanya.

Moeldoko pun mengingatkan kelompok mana saja yang akan mengganggu stabilitas negara pasti akan berhadapan dengan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum.

"Ya saya pikir semuanya akan berhadapan dengan hukum ya. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," katanya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menjelaskan bila terjadi kondisi yang tidak stabil karena adanya keributan antara massa dengan aparat, yang dirugikan bukan pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia. Atas dasar itu, pemerintah selalu mengupayakan agar kondisi tetap kondusif dan damai.

"Untuk itu sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana ini berjalan damai. Masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu ini bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik.

Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya. [vv]

Massa Berselawat Memohon Habib Rizieq Pulang

GELORA.CO - Massa pengunjuk rasa yang menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, tak jauh dari gedung Mahkamah Konstitusi, melantunkan selawat untuk memohon agar Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

Selawat oleh peserta aksi selepas salat Zuhur ini dipimpin Fikri Bareno, ulama yang kerap menjadi korlap dalam aksi-aksi Bela Islam.

"Kita ingin Habib Rizieq kembali memimpin perjuangan kita. Kangen tidak sama beliau? Kita siap putihkan Jakarta saat beliau pulang. Insya Allah beliau akan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan menang. Aamiin ya rabbal alamiin," ujar Fikri dari atas mobil komando di depan Gedung Sapta Pesona, Rabu 26 Juni 2019.

Fikri menyampaikan, selawat merupakan upaya mengetuk pintu pertolongan Allah SWT. Tidak akan ada yang bisa menghalangi, jika Allah SWT berkehendak Habib Rizieq kembali.

Massa lantas kompak menyenandungkan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Setelahnya, mereka juga menyanyikan lagu 'Bela Islam'. Aksi telah berlangsung sejak 11.00 WIB, dan direncanakan berakhir maksimal 17.00 WIB.

Tujuan aksi adalah mengawal MK yang akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis esok, 27 Juni 2019. Massa juga menuntut keadilan ditegakkan. [vv]

Abdullah Hehamahua: Kita Minta IT KPU Diinvestigasi Mahkamah Internasional

GELORA.CO - Ribuan masyarakat turun ke jalan untuk mengikuti Aksi 266 di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Di awal aksi, massa menyanyikan Lagu Kebangsaan, dan lagu nasional seperti Maju Tak Gentar, dan Halo-Halo Bandung.

Sebelumnya, mobil komando sempat dihalau dari lokasi aksi oleh sejumlah aparat kepolisian, namun setelah melalui negoisasi yang alot antara koordinator lapangan dengan polisi, akhirnya mobil komando diperbolehkan masuk ke lokasi.

Tampak sejumlah ulama dan tokoh nasional seperti, mantan Komisioner KPK, Abdullah Hehamahua, Koordinator API Jabar, Ustadz Asep Syaripudin dan Edi Mulyadi

Dalam orasinya, Ustadz Asep menegaskan bahwa Aksi 266 yang bertajuk Halal bihalal dan Tahlil Akbar ini adalah aksi damai.

Sementara, Abdullah Hehamahua menekankan pentingnya para Hakim MK untuk menjunjung tinggi keadilan.

Abdullah sempat menyinggung tentang Jokowi yang tidak cuti selama masa kampanye Pilpres 2019, namun di akhir persidangan MK, tim hukum Jokowi baru memperlihatkan surat izin cuti.

“Ini kecurangan dan hukumannya 5 tahun!”, ujar Abdullah Hehamahua.

Dia juga menyinggung tentang sudah dicoblos nya surat suara Pemilu di Malaysia, dan lain-lain. “Jadi kasus ini harus diproses hukum, kalau pun tidak bisa diproses sekarng, maka harus diproses di periode kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hehamahua juga mengungkap indikasi kecurangan yang luar biasa, dimana DPT saat Pilpres 2019 melonjak secara drastis daripada DPT saat Pilkada Jateng dan Jatim.

Dia mengungkap bahwa di masa lalu, Antasari Azhar mau mengaudit IT KPU, lalu setelah itu Antasari dikriminalisasi. Untuk itu, IT KPU sangat perlu untuk diinvestigasi karena bermasalah.

“Kita minta Mahkamah Internasional, kita minta PBB, apapun putusan MK besok, untuk melakukan audit IT KPU,” tegas Abdullah Hehamahua yang langsung disambut pekikan takbir ribuan massa yang hadir.

Aksi yang dihadiri oleh ribuan umat Islam dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan itu, rencananya akan digelar hingga 17.00 WIB. [sm]

Jubir MK: Dissenting Opinion Boleh Diucapkan Hakim saat Sidang Putusan

GELORA.CO - Juru Bicara Mahkamah Kontitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan mejelis hakim MK dapat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Fajar mengatakan perbedaan pendapat mejelis hakim tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Fajar menerangkan putusan majelis hakim itu sudah diatur. Menurutnya berdasar aturan putusan mejelis hakim merupakan hasil musyawarah mufakat atau voting.

"Bahwa putusan itu diambil begini, begini, begini, musyawarah mufakat, kalau tidak voting. Kalau ada hakim berbeda pendapat, itu menyampaikan pendapatnya yang berbeda itu ke dalam putusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan," kata Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Fajar mengatakan majelis hakim MK yang memiliki pendapat berbeda nantinya boleh disampaikan langsung dalam sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019. Namun, hal itu bergantung dari masing-masing majelis hakim.

"Tergantung hakimnya kalau itu. Mau dibacakan atau tidak," ujar Fajar. 

Lebih lanjut, kata Fajar, meskipun nantinya pendapat berbeda mejelis hakim MK tidak dibacakan dalam persidangan, perbedaan pendapat tersebut akan disampaikan secara tertulis. Perbedaan pendapat antara majelis hakim itupun akan dibuka kepada publik.

"Pasti. Seandainya ada (perbedaan pendapat) ya," ujarnya.

Untuk diketahui, pada sidang PHPU Pilpres 2014 lalu, putusan majelis hakim MK bersifat bulat. Dalam persidangan pembacaan putusan tidak ada majelis hakim MK yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dari putusan. 

Adapun ketika itu majelis hakim MK menolak permohonan PHPU Pilpres 2014 yang diajukan pasangan calon Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Majelis hakim MK memutuskan Joko Widodo - Jusuf Kalla dinyatakan sah sebagai pemenang Pilpres 2014. [sc]

Ferry Mursyidan: KPU Harus Bertanggung Jawab Atas Lolosnya Maruf Amin

GELORA.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhedap lolosnya Maruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo.

Status cawapres Maruf dipersoalkan karena menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di perusahaan BUMN, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, pejabat dan karyawan BUMN dan BUMD tidak boleh menjadi peserta kontestasi politik.

"Kalau tanya siapa yang salah? KPU. Karena meloloskan (Maruf sebagai cawapres)," ujar Ketua Direktorat Relawan Prabowo-Sandi, Ferrry Mursyidan Baldan di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (26/6).

Ferry mempertanyakan ketelitian KPU dalam melakukan pengecekan berkas pendaftraan yang seharusnya posisi Maruf tidak membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi cawapres.

"Kenapa untuk dua pasangan calon presiden cuman empat orang ini, itu enggak ketemu bahwa ada syarat yang tidak terpenuhi?" tanyanya.

Meski tidak ingin berkata kasar, Ferry menyebut pihaknya meminta pertanggungjawaban KPU atas kelalaiannya itu dengan meloloskan orang yang tidak sesuai persyaratan.

"Kita enggak tega kalau kita bilang kebodohan, tapi kita bilang bahwa ini adalah faktor kesengajaan," ucapnya. [md]

Ini Akun IG Baru Ustad Abdusomad setelah Hilang dari Instagram

GELORA.CO - Dai sejuta follower Ustadz Abdul Somad (UAS) mengabarkan akun instagram yang baru hari Rabu (26/06) sekitar pukul 08.33 WIB, setelah akun dai kelahiran Asahan, Sumatera Utara, itu menghilang dari Instagram.

“Hari berganti, musim berubah, di antara pergantian itu adalah pergantian (akun menjadi) @ustadzabdulsomad_official Instagram yang baru,” jelasnya dalam sebuah video pendek, hari Rabu, seraya menampilkan sebuah kertas putih bertulisan akun barunya @ustadzabdulsomad_official.

Dakwah tak boleh berhenti. Setelah akun lama IG guru kita UAS hilang, kini beliau membuat akun IG baru @ustadzabdulsomad_official. Silahkan difollow teman2 semua. Jazakumullah khair pic.twitter.com/O6O4ns4SPT

— Hilmi Firdausi (@Hilmi28) June 26, 2019

Sebelum menghilang,  akun Instagramnya adalah @ustadzabdulsomad. Kini diganti ke akun baru, @ustadzabdulsomad_official.

UAS menjelaskan, Allah telah menjadikan waktu silih berganti. Tujuan Allah melakukan pergantian waktu tersebut, jelasnya, “Tak bukan adalah untuk menguji keimanan, untuk melihat ada di antara manusia yang menjadi syahid,” mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur’an.

UAS menjelaskan, pergantian akun tersebut sebagai upaya melanjutkan amal shalehnya dalam berdakwah.

“Mudah-mudahan menjadi wasilah ladang amal menuju kebaikan,” ujarnya pada suatu tempat yang tidak disebutkan.

Seorang staf dekat UAS, M Nawir, membenarkan kepada Indonesiainside,  jika akun @ustadzabdulsomad_official adalah akun UAS yang baru.

Dai yang juga musisi, Derry Sulaiman, turut membenarkan pergantian akun UAS tersebut di Instagram.

“Iya (UAS ganti aku ke) @ustadzabdulsomad_official,” ujar Derry Sulaiman saat dikonfirmasi, Rabu (26/06/2019) sekitar pukul 09.28 WIB lewat pesan singkatnya.

Sampai siang hari ini,  akun baru Ustad Abdul Somad  @ustadzabdulsomad_official telah diikuti sebanyak lebih 200 k followers dan telah menggunggah satu postingan.

“Jika tidak berubah Mungkin Anda akan musnah,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

Meski baru satu postingan, ribuan followenya langsung memberi respon positif.

“Aku baru, logo baru, “ mantap Tuan Guru, kutip @Sahabatdawahid.

“Tetap semangat adinda @ustadzabdulsomad_official, “ kutip akun salah satu pengurus MUI Pusat, @tengkuzulkarnain.id.

Follower lain menyarankan untuk merefresh akun IG agar pengingut UAS cepat kembali bertambah. “Coba refresh oleh anda, pasti pengikutnya akan terus tambah,” ujar @mochsopiansauri.

Ada pula yang bersikap keras. “REZIM Islamphobia, “ ujar @komennetijenn. []