Felix Siauw Bicara soal Kajiannya yang Dibatalkan Pemprov DKI

GELORA.CO - Ustaz Felix Siauw batal mengisi kajian di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI. Dia merasa heran dengan pembatalan terhadap kajian-kajiannya sejak sebelum dimulainya pilpres hingga saat ini. 

"Saya nggak tahu, seberapa bencinya orang-orang di balik pembatalan kajian-kajian saya 2 tahun terakhir ini dan marak-maraknya sebelum pilpres. Saya pikir, akan reda setelah pilpres, ternyata nggak juga dan fitnah yang dituduhkan juga itu-itu saja, diulang-ulang dan tak pernah terbukti," kata Ustaz Felix Siauw saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

"Rupanya orang-orang semisal ini lebih nyaman dengan 'ceramah' semisal si abu-abu itu, sama-sama anti ke gerakan 212, juga pro-kriminalisasi ulama, pro-penista agama. Ketika dai dihalangi dari masjid, kajian-kajian dipersekusi, tapi marah ketika dikatakan bahwa mereka anti-Islam," sambungnya.

Ustaz Felix pun memberikan pesan bagi panitia kajian di Masjid Balai Kota agar usahanya untuk berdakwah dapat balasan dari Allah. Dia juga mendoakan para pegawai Pemprov DKI serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Buat panitia, semoga jerih payah untuk syiar dakwah sejak setahun lalu, Allah balas dengan cara yang jauh lebih baik dari berlangsungnya acara kajian. Semoga Allah lindungi semua jamaah Masjid Fatahillah, semua pegawai Pemprov DKI, terkhusus pada Pak Anies Baswedan semoga rahmat Allah tercurah padanya," tuturnya.

Meski demikian, dia justru bangga dengan penolakan karena ide Islam yang dibawakannya. Terlebih, menurutnya, penolakan ini bukan terkait akhlak atau perbuatannya. 

"Tak apa, saya bangga ketika saya harus ditolak sebab ide Islam yang saya bawa. Bukan ditolak sebab akhlak, atau pribadi saya yang menyalahi syariat. Difitnah bahwa khilafah menyalahi Pancasila, juga terhormat. Sebab, menunjukkan tingkat pemahaman mereka, alhamdulillah bukan alim yang menolak," ujar Ustaz Felix Siauw.

Terkait pengaturan ulang jadwal kajian, Ustaz Felix Siauw mengaku belum mengetahui. Namun dia menyebut akan menginfokan kembali bila terdapat pengaturan ulang jadwal kajian tersebut.

"Coba kita lihat saja besok. Kalau ada komunikasi, nanti disampaikan update-nya di medsos," kata Ustaz Felix Siauw.

Sebelumnya, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri DKI Jakarta mengatakan pembatalan itu atas instruksi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir. Chaidir mengatakan pembatalan itu terkait dengan masalah jadwal. 

"Alasannya, ada penundaan waktu yang lebih baik," kata Chaidir saat dihubungi, Selasa (25/6/2019). 

Saat dipastikan apakah kajian ini ditunda atau dibatalkan, Chaidir mengatakan jadwalnya masih harus diatur lagi. Dia menyebut jadwal kajian Felix Siauw itu adalah jadwal lama. "Ya pokoknya kami batalkan. Jadwalnya schedule lagi. Itu kan jadwal lama. Nah jadwalnya kami harus cocokin lagi. Acaranya pun kemungkinan dibatalkan dengan waktu dan schedule kami nunggu lebih lanjut," ungkapnya.[dtk]

Diimbau Prabowo Tak Aksi di MK, Abdullah Hehamahua: Kami Tampung Aspirasi Rakyat

GELORA.CO - Massa yang menamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) akan menggelar aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. GKR menyebut aksi tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat agar proses persidangan di MK berjalan sesuai fakta.

"Ini kan menampung aspirasi masyarakat agar kami bisa memberi dukungan moril kepada Mahkamah Konstitusi supaya mereka tak usah takut, khawatir, takut diintimidasi, mereka ikut saja fakta di lapangan, fakta di persidangan, sehingga keputusan yang mereka ambil betul-betul objektif berdasarkan Keadilan Ketuhanan yang Maha Esa," kata Koordinator aksi GKR, Abdullah Hehamahua, saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

Eks penasihat KPK itu melanjutkan, penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Karena itu, aksi kawal MK bakal digelar hingga putusan gugatan sengketa Pilpres 2019.

"Orang menyampaikan pendapat di muka umum itu kan dilindungi undang-undang, kemudian MK itu semua pengadilan umum bersifat terbuka untuk umum, Jadi bisa datang saja yang penting tak timbulkan kerusuhan, keributan," ujarnya.

"Anda lihat tanggal 21 (Mei) selesai salat tarawih tertib, pukul 21.00 WIB malam mereka sudah pulang, tahu-tahu ada kelompok yang tak tahu dari mana buat keributan, itu yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Masak, ada ustaz, kiai bertato, yang ditangkap itu kan bertato. Jadi kami ini kan cinta negeri, karena bapak moyang kami dari Teuku Umar di Aceh sana sampai Maluku Pattimura, itu semua adalah pahlawan Islam, sehingga kami sebagai anak cucu mereka keturunan mereka bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara ini. Maka itu, kami ke MK untuk beri dukungan moral, supaya 9 hakim MK betul-betul membuat keputusan yang betul-betul menciptakan kedamaian bangsa negara," lanjut dia.

Abdullah menyatakan aksi tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Rangkaian acaranya dimulai dengan pengajian, pembacaan Alquran, selawat, hingga zikir.

Sementara itu, terkait adanya imbauan capres Prabowo Subianto untuk tidak hadir di MK selama proses gugatan, Abdullah merasa tak punya kaitan dengan kubu 02 sehingga dia punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kan saya bukan orang Pak Prabowo-Sandi. Jadi saya tidak terikat imbauan itu, saya warga negara. Mantan penasihat KPK itu kan taat hukum," katanya.

Dia juga mengklaim sudah mendapat izin aksi dari pihak kepolisan. Abdullah mengatakan organisasi yang akan ikut bergabung di antaranya FPI, GNPF Ulama, PA 212, hingga Fraksi Emak-emak.

"(Izin) Sudah. Itu teknis itu. Nanti tanya sama petugas. Sejarah RI ada fraksi baru, fraksi emak-emak," katanya.[dtk]

Akhir Cerita Kasus Pemalsuan Ijazah Pak Rektor Nurul Qomar

GELORA.CO - Pelawak kondang yang juga politisi, Nurul Qomar, ditahan di Mapolres Brebes, Jateng. Dia ditangkap polisi terkait dugaan pemalsuan ijazah S-2 dan S-3 yang digunakannya untuk mencalonkan diri sebagai rektor Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus) Brebes.

Qomar ditangkap pada Senin (24/6) malam dan langsung dijebloskan ke tahanan Polres Brebes. Tersangka dijemput paksa karena sebelumnya telah beberapa kali dipanggil namun tidak mau datang.

Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Triagung Suryomicho, saat dikonfirmasi membenarkan penahanan terhadap Nurul Qomar sejak Senin malam. Tersangka dijemput paksa dari rumahnya di Cirebon karena beberapa kali dipanggil tidak bersedia datang.

"Yang bersangkutan kita tangkap di rumahnya karena tidak koperatif. Beberapa kali tidak hadir (saat pemanggilan), jadi kita tangkap," ujar Triagung.

Nurul Qomar merupakan tersangka kasus pemalsuan ijazah S2 dan S3. Eks anggota DPR RI tersebut disangka memalsukan ijazah dari sebuah universitas di Jakarta sebagai syarat mencalonkan Rektor Umus (Universitas Muhadi Setiabudhi) Brebes.

"Tersangka dilaporkan oleh Muhadi Setiabudhi terkait dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3 saat mencalonkan diri sebagai rektor," ungkap Triagung.

Dedengkot grup lawak Empat Sekawan yang juga politisi ini dinilai melanggar Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Menurut polisi Qomar menuliskan dirinya lulus S2 dan S3 di CV saat melamar rektor tapi pada akhirnya tak bisa menunjukkan ijazahnya. CV tersebut digunakan Qomar saat melamar menjadi Rektor Umus, Brebes. Dia dilantik menjadi rektor pada 9 Februari 2017.

Kemudian saat kampus Umus akan menggelar wisuda mahasiswanya pada November 2017 diketahui Qomar tak bisa menunjukkan ijazahnya.

"Qomar tidak bisa menunjukkan ijazah untuk kepentingan wisuda. Selanjutnya, Umus mengirimkan surat kepada perguruan tinggi yang mengeluarkan surat keterangan lulus tersebut. Diperoleh jawaban, bahwa Qomar belum memperoleh gelar S-2 dan S-3," urai Triagung.

Pada bulan November 2017, Qomar mengundurkan diri dari kampus tersebut. Hingga akhirnya polisi mengungkap bahwa kampus Umus, Brebes melaporkan kasus pemalsuan ijazah oleh Qomar.

Hingga Selasa petang, Qomar belum dibaurkan dengan tahanan lain. Qomar menempati sel tahanan di bagian depan, bersebelahan dengan ruang petugas jaga. Di ruangan inilah Qomar memanfaatkan waktu berbincang dengan keluarga dan berkonsultasi dengan pengacaranya.

"Kami pastikan dulu kondisi kesehatan sebelum dimasukkan ke sel tahanan," ujar Triagung.

Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan terkait adanya permintaan dari pengacara agar Qomar tidak ditahan. Permintaan itu dilakukan dengan dalih bahwa Qomar menderita Asma.

"Nanti kita lihat kondisi kesehatannya. Nunggu pemeriksaan kesehatan selesai dari Dokkes," tegasnya.

Dan benar saja. Selasa petang akhirnya Nurul Qomar diperbolehkan pulang ke rumah. Penahanannya ditangguhkan karena alasan kesehatan. Furqon Nurzaman, Penasihat Hukum tersangka Nurul Qomar membenarkan hal tersebut.

"Tadi keluar dari Mapolres sekitar jam 17.30 WIB," ujar Furqon.

Furqon mengakui pihaknya memang mengajukan permohonan ke Polres Brebes agar tidak dilakukan penahanan terhadap Qomar. "Kami tadi meminta dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polres Brebes. Hasilnya, tensi darahnya tinggi dan ada asmanya," sambungnya.

Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Triagung Suryomicho, juga membenarkan telah membolehkan Qomar meninggalkan tahanan dengan alasan kesehatan. Namun meski demikian, proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Qomar dijadwalkan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Brebes pada Rabu, hari ini.

"Malam ini boleh pulang tapi proses tetap berjalan. Rencananya besok akan diserahkan ke kejaksaan," pungkasnya.[dtk]

BPN: Sebaiknya Tidak Ada Aksi untuk Pendukung Prabowo di MK

GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pendukung tak lakukan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sidang gugatan Pilpres 2019. Dia minta pendukung ikuti arahan sang capres Prabowo.

"BPN ikut arahan Pak Prabowo. Sebaiknya tidak ada aksi untuk pendukung Prabowo," kata Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Rencana aksi kawal MK ini akan dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa aksi berkumpul di lokasi tersebut pukul 09.00 WIB. 

Massa yang menggelar aksi yakni dari kelompok Gerakan Kedaulatan Rakyat. Beberapa kelompok yang juga akan bergabung di antaranya FPI, Alumni UI, GNPF Ulama, LPI, hingga FUI.

Mardani menambahkan, meski meminta pendukung tak lakukan aksi kawal MK, dia mengatakan penyampaian pendapat di muka umum dibenarkan sesuai undang-undang. Terpenting, lanjut dia, massa aksi harus menjaga ketertiban dan kedamaian.

"Tapi selama kebebasan berpendapat dijamin UU maka aksi apapun selama sesuai aturan mestinya secara konstitusional dibenarkan. Kata kuncinya ketertiban dan kedamaian dijaga," katanya.

Sebelumnya, anggota BPN lainnya juga sudah menekankan soal imbauan sang capres, Prabowo yang meminta masyarakat tidak perlu menggelar aksi di MK. Juru debat BPN, Sodik Mujahid pun meminta masyarakat menghormati proses persidangan di MK.

"Pak Prabowo dengan tegas dan jelas dan beberapa kali sudah mengimbau dan meminta tidak hadir di MK, karena kecurangan-kecurangan pemilu sudah resmi diajukan kepada MK. Ini tindakan yang sangat benar dan konstitusional," ucap Sodik kepada wartawan.[dtk]

Wakil Wali Kota Jakut: Sellha Ditabrak Pemotor yang Lawan Arus

GELORA.CO - Sellha Purba, petugas PPSU yang ditabrak motor sudah siuman setelah menjalani operasi. Ternyata, Sellha ditabrak pemotor yang berkendara melawan arus.

"Lokasi kejadiannya di depan Mall Kelapa Gading 3 sekitar jam 5.30 pagi. Tapi penabraknya ini sebenarnya melawan arus," kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, usai menjenguk korban di RSUD Koja Jakarta Utara, Selasa (25/6/2019).

Dilansir Antara, pihak keluarga menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Ali mengatakan seluruh biaya tindakan medis maupun perawatan nantinya ditanggung melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Utama RSUP Koja, Ida Bagus Nyoman Banjar menambahkan, Sellha didiagnosa mengalami cedera kepala sedang yang ditandai dengan pendarahan. 

Sebelumnya, Sellha menjalani operasi akibat pendarahan di otak. Sekretaris Kelurahan Kelapa Gading Timur Yeny Fisdiyanti mengatakan Sellha menjalani operasi pada Selasa siang, pukul 13.30 WIB, selesai operasi pada pukul 17.40 WIB. Kondisi Sellha saat ini sudah mulai membaik.

"Sudah sadar, tapi masih dalam pengaruh obat," kata Yeny dalam keterangan kepada detikcom.

Setelah menjalani operasi, Sellha kemudian dipindahkan ke ruang HCU. Saat ini Sellha kondisinya sudah sadar.[dtk]

Pergub Buatan Ahok Bikin Anies Sebel

GELORA.CO - Peraturan gubernur (Pergub) DKI yang dibuat semasa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kesal. 

Anies menyebut bahwa Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D dan E telah membuatnya tidak leluasa bergerak. Sehingga, mau tidak mau, dia harus menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta. 

"Menurut saya yang mengerjakan ini semua cerdik, serius. Dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/6). 

Anies menyebutkan, dalam Pergub 206 tersebut, Ahok melakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan pengembang pulau reklamasi. 

"Dan kemudian khusus untuk kasus reklamasi, Pemda DKI itu punya posisi yang berbeda sekali. Dalam semua urusan di Jakarta Pemprov itu sebagai regulator ya, dalam urusan reklamasi Pemprov itu jadi apa?" ujar Anies seperti dikutip RMOLJakarta. 

Anies mengungkapkan, 932 bangunan yang telah berdiri di lahan reklamasi, tidak bisa begitu saja dibongkar. Sebab pembangunan itu telah sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) yang terdapat dalam Pergub 206. 

"Ada satu prinsip hukum tata ruang, bahkan ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan berlaku surut. Kan ada PRK Pergub 206, mereka membangun mengikuti PRK. Kalau mengikuti PRK, dia mengikuti ketentuan. Yang bisa dibongkar bila tidak mengikuti ketentuan tata kota," tutup Anies. [rmol]

MK Bertanggung Jawab Pastikan Proses Pilpres Jujur

GELORA.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) harus konsisten dalam memposisikan diri sebagai pengawal konstitusi. Sementara khusus dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), MK adalah pengawal kedaulatan rakyat.

Begitu kata Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Miko Kamal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/6).

Atas alasan itu, kata Miko, pendapat ahli yang menyatakan bahwa wewenang MK sebatas dalam menghitung surat suara merupakan pendapat yang sangat merendahkan harkat dan martabat MK sebagai sebagai salah satu lembaga negara terhormat.

“Sebab, MK bertanggung jawab memastikan rangkaian proses pemilihan pemimpin yang akan menjalankan mesin governance itu berjalan secara jujur dan adil dan/atau tanpa kecurangan,” tegasnya.

Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, para hakim MK tentu paham bahwa mereka bertanggung jawab mendalami setiap kecurangan yang dimajukan oleh pihak yang merasa dicurangi. Pasalnya, kecurangan sesungguhnya adalah pengkhianatan atas kedaulatan rakyat, bukan sebatas khianat pada lawan politik. 

MK, sambungnya, juga tentu paham bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya akan mewujud bila pihak yang akan menjalankan pemerintahan itu terpilih melalui proses yang jujur atau tidak melakukan kecurangan.

“Sebaliknya, input yang berasal dari proses yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula (garbage in, garbage out),” terangnya.

Lebih lanjut, Miko menilai bahwa dari jalannya persidangan di MK, dirinya berkesimpulan beberapa dugaan kecurangan dan ketidakjujuran pelaksanaan pemilu memang benar terjadi. Untuk itu, masalah ketidakjujuran harus menjadi perhatian khusus MK dalam memutus perkara.

“Ketidakjujuran pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penyelenggara pemilu dan sisi peserta pemilu,” terangnya.

“Saya menghimbau Mahkamah untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dengan menjadikan prinsip kejujuran sebagai acuan utama,” pungkas Miko. [rmol]