Kemenangan 02 Tinggal Menunggu Hari

Penulis: Moh. Naufal Dunggio

Hayya ‘alal falaah diartikan mari menuju kemenangan. Semua orang mengartikan ALFALAH itu adalah kemenangan. Arti yang sebenarnya Alfalah itu adalah orang yg membelah kayu besar dgn kampak utk di jadikan kayu bakar. Artinya utk menggapai kemenangan itu perlu kerja keras bahkan bisa sampai berdarah-darah.

Itu yg terjadi pada Prabowo-Sandi saat ini. Sejak dari kampanye sampai pemilihan dan dilanjutkan dengan pengumuman telah bekerja dgn keras utk memenangkan kontestasi PILPRES ini. Sampai berdarah2 memakan korban 9 orang mati. Namun di halangi dan mau DIGAGALKAN kemenangannya.

Bayangkan, ternyata dlm kontestasi PILPRES ini 02 Prabowo-Sandi bukan hanya BERHADAPAN dgn pasangan 01 tapi juga berhadapan dgn KPU dan BAWASLU. Satu lawan tiga serangkai ahli kecurangan dlm PILPRES ini. Itupun tiga serangkai ini belum bisa dinyatakan menang krn lagi diuji di MK.

Di sidang MK bertaburan ayat suci al-Quran di kumandangkan. Hakim, Pemohon bahkan tukang CURANGPUN gak mau kalah pakai baca al-Quran juga. Artinya semua memohon pada Allah agar bisa menang.

Tinggal menunggu mana yg akan dikabulkan Allah.

02 telah mematuhi semua aturan. Baik diatur oleh negara maupun oleh agama. Dan sekarang hanya menunggu apa yg Allah putuskan tentang KEPATUHAN itu.

Nabi Musa as tdk pernah tahu kalau TONGKATNYA bisa jadi ular dan bisa membelah lautan. Dia hanya patuh pada Allah. Tatkala tongkatnya disuruh lempar dan dipukul kelautan. Hasilnya Nabi Musa as MENANG MELAWAN FIR’AUN dgn segala KEDIKDAYAANNYA.

Begitu jg kejadian demi kejadian yg terjadi di MK. Kubu 02 sudah patuh pada Allah dan hukum negara dgn pedenya memberikan argumentasi dan bukti-bukti yg SUSAH DIBANTAHKAN oleh kubu tiga serangkai KPU, BAWASLU dan kubu 01. Apalagi saksi-saksi ahli yg dimajukan oleh 02 sungguh amat sulit DIBANTAHKAN oleh kubu tiga serangkai. Yang ada saksi yg dimajukan oleh kubu tiga serangkai justru menjadi senjata makan tuannya. Seperti yang di lakukan oleh Anas01 yg membenarkan apa yg disampaikan oleh Anas02.

Agak sulit 01 menang bila melihat persidangan di MK. Hakim di MK adalah orang-orang pilihan yg diamanahkan jadi hakim. Mental para hakim itu tdk sama dgn mental para tiga serangkai itu yg bermental curang, culas, jahat yg bertopeng pembela hukum.

Sekarang mereka para pengacara tiga serangkai gak sanggup menangkis pemaparan dan argumentasi saksi ahli dari 02, mereka tiga serangkai sekarang pakai jurus MABUK ingin melaporkan saksi2 yang ada di 02 dgn tuduhan bersaksi palsu. Saksi mereka yg BERSAKSI PALSU tapi dituduh saksi 02 yg palsu. Ah itu hanya MENGALIHKAN ISU AJA KARENA UDAH MERASA BAKAL KALAH.

Para pendukung 02 BERSABARLAH sambil berdo’a. Kemenangan sudah dihadapan mata kita. Kalaupun ujian Allah masih diberikan pada 02 dgn keputusan MK 01 menang maka telah menunggu dua MAHKAMAH di depan yakni MAHKAMAH INTERNASIONAL dan MAHKAMAH ALLAH. Sebagai orang beriman pada Allah dan Yaumil Akhir harus percaya akan hal ini. Tapi ane yakin seyakin2nya di MK kita kubu 02 akan menang dgn ijin Allah SWT Penguasa Langit dan Bumi. InsyaAllah Amin.

Wallahu A’lam. (*)

Gatot Ajak Purnawirawan Berdoa Agar Indonesia Diberi Pemimpin Amanah

GELORA.CO - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengajak para purnawirawan TNI-Polri untuk mendoakan agar Bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang amanah dan dapat mengayomi rakyat, serta memegang teguh UUD dan Pancasila. Menurut dia, karakteristik pemimpin seperti itulah yang diinginkan para pendiri bangsa (founding fathers) dan juga diamanahkan oleh konstitusi.

“Wajar, sebagai bangsa kita mendoakan agar memiliki pemimpin yang mengayomi bangsa dan rakyatnya,” kata Gatot dalam acara Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri di Masjid at-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (25/6).

Dia menjelaskan, kesempatan silaturahmi hari ini menjadi momentum para purnawirawan TNI Polri untuk bersatu dan menyatu dengan rakyat sebagai bayangkari negara, serta menjadi stabilitator dan dinamisator di tengah masyarakat. Menurut Gatot, meski para prajurit sudah purnatugas, namun tugas sesuai sumpahnya belum selesai.

“Jadi terus setia kepada Pancasila yang berdasarkan pada undang-undang Dasar 1945 dan teguh menjaga persatuan serta kesatuan sesuai sumpah kita bersama,” ujarnya.

Mengenai kondisi saat ini, Gatot menilai telah terjadi pertarungan kepentingan yang menimbulkan friksi dan gesekan yang dapat mengancam ikatan kesatuan sebagai bangsa. Ia menyebut isu referendum Aceh sebagai contoh yang mengancam integrasi bangsa, di samping kasus di beberapa tempat lain.

“Dalam kondisi seperti ini, hendaknya masalah politik diselesaikan secara politik, bukan berdasarkan pendekatan hukum, sehingga tidak menyebabkan situasi seperti ini,” tuturnya.

Menurut Gatot, tantangan Bangsa Indonesia ke depan dapat diatasi dengan membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust). Salah satunya melalui mekanisme checks and balances, sehingga masyarakat merasa yakin dan bersabar tidak perlu ada perpecahan.

“Purnawirawan harus pengawal perjalanan bangsa yang berdasarkan Pancasila ini. Saya ingatkan bahwa kewaspadaan adalah harga sebuah kemerdekaan,” ucap Gatot.

“Kita jangan sampai lengah, jangan sampai acuh karena invasi sekarang tidak dilakukan secara terang-terangan tapi secara diam-diam, tanpa kita waspada maka yang kita pertaruhkan adalah kemerdekaan,” kata pensiunan jenderal bintang empat itu pula.

Dia menuturkan, purnawirawan harus bangkit atau bangsa ini akan punah. Bila purnawirawan bangkit, mereka harus memberi contoh kepada junior-junior untuk bersatu, bergandengan tangan, dan berada di tengah masyarakat agar bangsa ini tidak terpecah belah.

“Semoga Allah selalu membimbing kita, meridhai perjalanan kita untuk melanjutkan perjuangan demi keutuhan NKRI yang sangat kita cintai bersama,” ujar Gatot. [ns]

Bank Dunia Ingatkan Jokowi Ada Awan Hitam Dampak Perang Dagang

GELORA.CO - Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves menilai, Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai bahaya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. 

Indonesia dimintanya, tetap memperhatikan kondisi ekonomi global. Karena, perang dagang sudah berdampak buruk pada sejumlah negara di dunia. 

"Ada awan hitam yang menggelantung, karena perang dagang," katanya, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Dengan buruknya situasi akibat perang dagang AS dan China ini, dunia hanya berharap agar ada titik temu untuk mengakhiri itu semua. 

"Semoga saja, negosiasi antara dua negara kuat (AS-Tiongkok) segera terjadi, agar dampak perang dagang tak berdampak semakin buruk untuk semua pihak," jelasnya. [vv]

Muncul Surat Kaleng yang Protes Putri Ridwan Kamil Daftar ke SMA Favorit

GELORA.CO - Muncul surat kaleng yang mengkritik langkah istri Gubernur Jabar Atalia Praratya mendaftarkan putrinya Camillia Laetitia Azzahra (Zahra) ke SMA 3 dan 5 pada PPDB 2019. Atalia dinilai tidak memberikan contoh dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan.

Surat kaleng ini beredar di aplikasi perpesanan (Whatsapp) seperti yang dilihat detikcom, Selasa (25/6/2019). Pengirim surat kaleng ini mengaku merupakan orang tua yang kebetulan anaknya satu angkatan dan memiliki NEM sama dengan Zahra.

Dalam suratnya, pengirim memberikan saran kepada Atalalia agar Zahra tidak masuk ke SMA 3 dan 5. Alasannya, langkah tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem zonasi dalam PPDB di Jabar.

"Saya hanya beri saran, melihat situasi dan kondisi saat ini. Alangkah lebih baik zara tidak dimasukan ke sman 3 dan 5. Karena ini hanya akan memperkuat citra (favorit) SMA tersebut dan bertolak belakang dengan program zonasi. Apapun alasannya keberadaan Zara di sman itu berpengaruh," kata pengirim surat kaleng.

Menurutnya sebagai istri orang nomor satu di Jabar harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Bukan semakin memperjelas keberadaan SMA 3 dan 5 sebagai sekolah favorit di Kota Bandung.

"Ibaratnya bu atalia kan brand ambasadornya dalam mensosialisasikan program zonasi. Tp jika anaknya masih di 3 dan 5 berarti pandangan kami..mindset bu atalia masih menilai 3 dan 5 sebagai sma favorit," ungkap penulis surat kaleng.

"Bagaimana pun apabila ingin program zonasi sukses mindsetnya harus diubah ... dimulai dr ibu gubernurnya ... yang harus mau berkorban terlebih dahulu dengan tdk memasukan anaknya ke 3 dan 5," lanjut isi surat kaleng

Ia juga mempertanyakan proses pendaftaran Zahra yang menggunakan jalur mutasi orang tua. Mengingat, Zahra baru saja pindah dari kediamannya di Cigadung ke Gedung Pakuan, Kota Bandung.

"sy mendengar zara pindah kk untuk bisa ke sman 3 dan 5. Walau dgn klarifikasi pindah kerja. Masih 1 kota. Sementara di bagian informasi sma... pindah kk itu yg boleh hanya pindah antar kota. Bukan di dalam kota," ujar pengirim.

Menanggapi hal itu, Atalia mengaku pilihan SMA 3 dan 5 merupakan keinginan putrinya. Sebagai orang tua, ia bersama Ridwan Kamil tidak bisa melarang dengan alasan tidak memberikan contoh kepada masyarakat.

"Jadi kalau saya secara pribadi ketika hak diberikan kepada anak, juga adil buat siapapun apakah itu gubernur atau warga harus adil," tutur Atalia ditemui saat Launching Calendar Event Wisata di Jabar, Hotel Trans Luxury, Kota Bandung

Dia mengaku awalnya putrinya ingin bersekolah di SMA 2. Namun jarak Gedung Pakuan dengan sekolah itu cukup jauh, sehingga tidak memungkinkan mendaftar di sekolah tersebut.

"Sesungguhnya SMA 3 bukan tujuan utama Zara. Karena pengennya SMA 2, hanya karena jauh, kami konsul paling dekat 4 sekolah yaitu sma 3,5,6 dan 4. Saya tanya ke anaknya ternyata maunya ke SMA 3. Kami serahkan ke anak. Tapi dia siap ke swasta," ujar Atalia.

Meski begitu, ia memastikan proses yang ditempuh anaknya sudah sesuai dengan aturan berlaku. "Kami menunggu dari Mendagri termasuk aturan berlaku, apakah melanggar atau tidak," kata Atalia.

Berdasarkan website PPDB Disdik Jabar, Zahra kemungkinan besar lolos di SMA 3 lewat jalur perpindahan. Dia di posisi ke-15 dari kuota 17 orang. Zahra memiliki nilai UN rata-rata lebih dari 9, yaitu 38,5. [dtk]

LSI: Anies The Next Capres di Pemilu 2024

GELORA.CO - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Rully Akbar, menilai wajar jika Gubernur DKI, Anies Baswedan, terus mendapatkan sorotan publik. Sebab, Anies juga disebut-sebut menjadi salah satu calon pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang.

“Anies digadang-gadang sebagai the next calon presiden di Pemilu 2024. Sebagai politisi, wajar Anies mendapatkan serangan dari berbagai pihak,” kata Rully saat dihubungi wartawan, Selasa, 25 Juni 2019.

Menurut Rully, adanya serangan justru jadi momentum untuk Anies supaya terus bekerja dengan baik dalam membangun Ibu Kota Jakarta hingga 2022. Sehingga, pemilih atau pendukungnya bisa melihat bahwa Anies layak diperhitungkan.

“Pilihannya ada di momen Gubernur DKI ini. Kalau dia bisa melaksanakan tugas gubernur yang baik, ya dia akan ber-impact (dampak) terhadap keterpilihan dia atau popularitas beliau ke kursi calon presiden 2024,” ujarnya.

Tapi, Rully tetap mengingatkan Anies agar hati-hati ketika membuat kebijakan. Karena ketika ada kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial sedikit, maka akan menjadi sorotan masyarakat.

“Ya memang namanya menjadi gubernur di DKI, kita tahu DKI ini menjadi senter di Indonesia. Semua wilayah apapun yang terjadi di DKI akan terekspose di seluruh Indonesia,” kata dia.

Apalagi, kata dia, sekarang sudah zamannya media sosial di mana masyarakat punya wadah untuk berkomentar terkait kebijakan-kebijakan publik. Maka, Anies harus bisa mengambil suatu kebijakan dengan baik untuk mendulang di 2024.

“Ya bagaimana kebijakan publik yang dilakukan Anies bisa meyakinkan publik. Kalau misalnya buruk, pasti ada dampaknya terhadap Anies sendiri. Kalau dampaknya baik, berarti Anies akan mendulangi pada 2024 nanti,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Anies menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi di Jakarta. Anies juga menyebut Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 menjadi dasar pembangunan di pulau reklamasi.

Belakangan, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah salah satu pihak yang mendukungnya. [vv]

FSP BUMN Bersatu Kirimi Hakim MK Dokumen Bukti Ma’ruf Amin Langgar UU Pemilu

GELORA.CO - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu telah mengirimi para hakim Makamah Konstitusi  (MK) surat dan dokumen yang berisikan bukti dan keterangan bahwa Cawapres  KH Ma’ruf Amin melanggar Undang-Undang Pemilu.

"Surat dan dokumen dari FSP BUMN Bersatu itu sudah diterima 9 Hakim MK sejak kemarin," kata  Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa 25/6/19.

Surat tersebut sebagai bentuk bahwa FSP BUMN Bersatu sebagai Kelompok Masyarakat yang menjadi sahabat 9 Hakim MK ( Amicus Curriae).

Melalui surat tersebut, mereka mengingatkan dan memberikan masukan dalil-dalil hukum serta UU yang menyangkut BNI Syariah adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan BUMN Juga.  

"Ada tambahan dokumen untuk MK berupa Akta Notaris Hasil RUPS BNI Syariah 2018 dimana KH Maruf Amin menduduki jabatan  Dewan Pengawas di BNI Syariah bukan di angkat oleh MUI tapi oleh Hasil RUPS BNI Syariah atas perintah Pejabat Bank BNI yang mendapatkan Surat kuasa subtitusi dari Direksi Bank BNI ,yang dimana Bank BNI sebagai Badan Hukum telah menerima Juga Surat Kuasa Subtitusi Pemegang saham dari Kementerian BUMN," paparnya.

Hal itu, lanjutnya,  untuk memperkuat Kalau Cawapres KH Maruf Amin sudah melanggar UU Pemilu dengan tidak memenuhi syarat utama sebagai syarat mandatori yang harus dipenuhi oleh Pejabat BUMN ( Dewan Pengawas ) untuk mundur jika mencalonkan diri sebagai Cawapres.

"Surat Amicus Curriae yang disampaikan pada 9 Hakim MK Juga memohon agar 9 Hakim MK agar dalam putusan nya mendiskulifikasi Maruf Amin sebagai Cawapres pasangan Joko Widodo," tandasnya. [mc]

Mantan Komisioner KPU: Tokoh Sehebat Gus Dur saja Kita Berani Coret, Apalagi Ma'ruf Amin

GELORA.CO - Mantan komisioner KPU Prof. Chusnul Mariyah mengatakan cawapres 01 Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai pejabat BUMN bisa didiskualifikasi.

Ia menerangkan, dulu tokoh sehebat Gus Dur saja pernah dicoret karena tak memenuhi syarat. Apalagi kasus Ma'ruf Amin yang jelas-jelas ada peraturannya, tidak boleh menjadi capres/cawapres apabila masih menjabat sebagai Pejabat BUMN

Berikut videonya,